SUBULUSSALAM – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memperkuat asistensi dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp84,9 miliar segera direalisasikan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Tim Satgas PRR meninjau kebutuhan perbaikan drainase dan saluran air pertanian di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung kembali aktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko terganggunya layanan dasar masyarakat.
Berdasarkan hasil monitoring hingga 12 Agustus 2026, realisasi belanja tambahan TKD Kota Subulussalam masih berada di angka nol persen. Padahal, anggaran tersebut telah tersedia dan dialokasikan untuk mendukung program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Baca Juga: Anggaran Rp84 Miliar Masih Nol Persen: Satgas PRR Sentil Pemkot Subulussalam dan Desak Eksekusi Nyata di Lapangan Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemprov Aceh mengambil peran aktif dalam mendampingi pemerintah daerah. Asistensi diperlukan untuk membantu menyelesaikan hambatan administrasi, mempercepat proses perencanaan, hingga memastikan pelaksanaan program berjalan di lapangan.
"Saya minta agar Pemprov, di sisa waktu empat bulan ini, melakukan asistensi dan monitoring terhadap Pemko Subulussalam. Karena kalau tidak dilakukan, anggaran bisa tidak terserap maksimal dan terjadi SiLPA," kata Imran.
Menurut Imran, pendampingan tidak hanya diperlukan untuk Kota Subulussalam. Daerah lain yang realisasi tambahan TKD-nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nagan Raya, juga perlu mendapatkan perhatian.
Ia menegaskan percepatan pemulihan tidak boleh berhenti pada rapat maupun penyusunan perencanaan. Seluruh perangkat daerah diminta segera menyelesaikan tahapan administrasi dan pengadaan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dikerjakan.
"Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani mengatakan pihaknya tengah menyiapkan perencanaan secara menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan realisasi anggaran.
Asrul menjelaskan, salah satu kendala yang menyebabkan pencairan anggaran belum berjalan adalah persoalan administrasi dalam penerbitan Peraturan Kepala Daerah.
"Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai. Itu yang akan kami lakukan secepatnya," ujar Asrul.
Pemkot Subulussalam juga berencana membentuk Posko Satgas PRR tingkat kota. Posko tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memantau perkembangan kegiatan, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama proses pemulihan.