SUBULUSSALAM – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussalam segera mempercepat penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp84,93 miliar untuk program pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Rabu (12/8/2026) menunjukkan realisasi belanja tambahan TKD di Kota Subulussalam masih berada di kisaran nol persen dari total pagu anggaran. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertunda hingga penghujung tahun anggaran.
Tambahan TKD tersebut telah dialokasikan untuk sejumlah sektor prioritas. Rinciannya, sektor pertanian mendapat Rp31,73 miliar, pendidikan Rp19,51 miliar, infrastruktur Rp16,45 miliar, urusan lainnya Rp15,42 miliar, serta kesehatan Rp1,83 miliar.
Baca Juga: Penjualan Motor Listrik Masih Seret, Danantara Siapkan Skema DP 0 Persen Satgas PRR mendorong anggaran tersebut segera diterjemahkan menjadi kegiatan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pemulihan sektor pertanian, perbaikan infrastruktur terdampak bencana, hingga pemulihan layanan publik.
Sebelumnya, tambahan TKD tersebut telah terealisasi sebagai pendapatan transfer ke rekening kas umum daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut segera direalisasikan dalam bentuk belanja dan kegiatan pemulihan.
Pemanfaatan tambahan TKD Kota Subulussalam mengacu pada Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penjabaran APBK. Pelaksanaannya juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani mengatakan Pemkot akan segera menyusun perencanaan secara menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan realisasi. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kegiatan yang dibiayai tambahan TKD dapat diselesaikan pada Desember 2026.
"Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai," kata Asrul seusai rapat evaluasi Satgas PRR di Kantor Wali Kota Subulussalam.
Meski mengejar waktu, Asrul memastikan percepatan pelaksanaan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Pemkot Subulussalam juga berencana membentuk Posko Satgas PRR tingkat kota untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengendalikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta rendahnya serapan anggaran segera direspons dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Menurutnya, penggunaan tambahan TKD nantinya menjadi bagian dari laporan realisasi anggaran dan akan menjadi objek pemeriksaan.
"Akhir tahun di Laporan Realisasi Anggaran. Pada saatnya pemda akan diaudit untuk penggunaan TKD tambahan," ujar Imran.