MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Ketua Pengadilan Agama Medan, Dian Ingrasanti Lubis, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa, 4 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Selain memperkenalkan diri sebagai Ketua Pengadilan Agama Medan yang baru, Dian Ingrasanti Lubis juga menyampaikan sejumlah langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama tersebut.
Baca Juga: Hadiri HUT Ke-114 HKBP Medan Sudirman, Wagub Sumut Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan dan Bangunan Bersejarah Salah satu upaya yang dibahas adalah pengembangan aplikasi digital yang memungkinkan amar putusan pengadilan dikirim secara langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi sekaligus memastikan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian tetap terpenuhi.
Ketua Pengadilan Agama Medan, Dian Ingrasanti Lubis, mengatakan dirinya baru sekitar dua bulan bertugas di Medan setelah sebelumnya menjabat di Banda Aceh.
Menurutnya, implementasi MoU yang telah ditandatangani sebelumnya belum berjalan maksimal karena amar putusan perceraian belum seluruhnya diterima BKD.
Akibatnya, pengawasan terhadap kewajiban ASN yang bercerai, terutama dalam memenuhi nafkah anak dan hak mantan istri, belum berjalan optimal.
"Ke depan kami akan membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan pengiriman amar putusan. Selama ini kami tidak memiliki anggaran untuk mengirimkan amar putusan secara langsung kepada BKD. Dengan aplikasi tersebut diharapkan ASN yang bercerai juga dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi, terutama terkait nafkah anak," ujar Dian.
Ia berharap aplikasi tersebut nantinya dapat diluncurkan oleh Wali Kota Medan setelah proses pengembangannya selesai sehingga pelaksanaan MoU semakin efektif.
Dalam kesempatan itu, Dian juga menyampaikan adanya perubahan mekanisme penyampaian surat panggilan sidang.
Jika sebelumnya disampaikan langsung oleh juru sita, kini surat panggilan dikirim melalui PT Pos.