TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, itu dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepala daerah agar mampu menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan.
Baca Juga: Nelayan Tanjungbalai Keluhkan Ruang Tangkap Menyempit, Wali Kota Janji Cari Solusi Menurut Tito Karnavian, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pencapaian berbagai target pembangunan nasional seperti penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi.
"Para kepala daerah harus diberikan instrumen yang dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan seluruh beban tugas pemerintahan," ujar Tito Karnavian.
Ia menilai besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi membuat kepala daerah membutuhkan dukungan yang memadai, termasuk dari sisi regulasi maupun pembiayaan.
Salah satu yang disoroti adalah regulasi mengenai kedudukan keuangan kepala daerah yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. Menurut Tito, aturan tersebut dapat dikaji kembali agar lebih relevan dengan kondisi saat ini, namun tetap mengedepankan prinsip berbasis kinerja.
"Jika memang diperlukan penyesuaian sesuai kondisi saat ini, tentu bisa dilakukan dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja," katanya.
Selain itu, Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Inovasi pelayanan publik dinilai menjadi salah satu langkah efektif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Tito memastikan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, termasuk dalam memenuhi belanja pegawai dan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Yang jelas tidak ada opsi untuk merumahkan apalagi memberhentikan PPPK," tegasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.