BINJAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelola retribusi parkir yang dinilai belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). HMI juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi parkir guna memastikan tidak ada persoalan dalam sistem pemungutan maupun pengelolaannya.
Ketua Umum HMI Cabang Binjai, M. Dodi Setiawan Lbs, mengatakan retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD yang dipungut setiap hari dari masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Setiap hari masyarakat membayar retribusi parkir. Namun mengapa target PAD dari sektor ini terus gagal dicapai? Dishub harus menjelaskan kepada publik apa penyebabnya. Jangan biarkan masyarakat membangun asumsi sendiri," kata Dodi dalam keterangannya.
Baca Juga: Kapolda Aceh dan Danlanal Sabang Perkuat Benteng Keamanan Maritim Aceh HMI menyoroti sejumlah pemberitaan yang menyebut realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Binjai dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurut Dodi, target retribusi parkir yang sebelumnya berada di kisaran Rp2 miliar per tahun disebut hanya terealisasi sekitar 49 persen. Bahkan pada Tahun Anggaran 2025, target penerimaan diturunkan menjadi sekitar Rp1,2 miliar, namun realisasinya juga diberitakan belum memenuhi target.
Atas kondisi tersebut, HMI menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar potensi penerimaan daerah dari sektor parkir dapat dimaksimalkan.
Meski demikian, Dodi menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir.
"HMI tidak sedang menuduh telah terjadi penyimpangan. Namun selisih yang terus berulang antara target dan realisasi merupakan fakta yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Audit adalah langkah objektif untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Selain meminta audit, HMI juga mendesak Dishub Kota Binjai membuka berbagai informasi terkait pengelolaan parkir sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Informasi yang diminta antara lain target dan realisasi retribusi parkir sejak 2022 hingga 2026, daftar titik parkir resmi, jumlah juru parkir yang memiliki surat tugas, mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi, data penggunaan karcis parkir, kerja sama dengan pihak ketiga apabila ada, standar operasional prosedur (SOP), hingga hasil evaluasi pengawasan internal.
HMI juga mempertanyakan langkah konkret Dishub dalam meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD, mengingat aktivitas kendaraan di Kota Binjai dinilai terus meningkat.
"Kami memberikan ultimatum kepada Dishub Kota Binjai agar segera membuka seluruh data tata kelola parkir kepada publik dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jika tata kelolanya memang baik, tidak ada alasan untuk menutup data. Sebaliknya, jika masih ada kelemahan, inilah saatnya dibenahi secara serius," tegas Dodi.