MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumatera Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan bersama tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga: Wali Kota Medan Minta Desain BRT Dimatangkan, Ruang Hijau dan Estetika Kota Harus Tetap Terjaga Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama para Wakil Ketua DPRD Sumut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian, masukan, serta mencurahkan waktu dan tenaga dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga dapat disepakati bersama," ujar Bobby.
Bobby menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, Ranperda yang telah disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, tahapan tersebut sangat penting agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Bobby juga menegaskan bahwa persetujuan bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, proses tersebut dimulai dari penyampaian laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pembahasan bersama DPRD, kunjungan kerja anggota dewan, penyampaian pandangan umum fraksi, hingga pembahasan akhir sebelum pengambilan keputusan.
Bobby berharap hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
"Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," katanya.