SIBOLGA– Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp90,52 miliar agar berdampak langsung terhadap percepatan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Tambahan anggaran tersebut telah dialokasikan dalam APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2026 dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 32 Tahun 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pemerintahan lainnya.
Berdasarkan rincian anggaran, sektor infrastruktur memperoleh alokasi terbesar mencapai Rp60,12 miliar atau sekitar 66,4 persen dari total tambahan TKD. Sementara sektor pendidikan mendapat Rp16,02 miliar, urusan pemerintahan lainnya Rp8,58 miliar, dan sektor kesehatan sebesar Rp5,80 miliar.
Baca Juga: Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan tambahan anggaran tersebut secara maksimal sekaligus mendukung pelaksanaan program kementerian dan lembaga yang tengah berjalan.
"Seluruh OPD yang terlibat agar memanfaatkan dana TKD yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah serta memberikan dukungan maksimal terhadap pekerjaan kementerian dan lembaga. Setiap tahapan kegiatan harus dikawal, dan apabila terdapat kendala agar segera dilaporkan kepada Satgas PRR," kata Fadjar saat memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR di Kota Sibolga.
Menurut Satgas PRR, percepatan rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Sibolga berdampak pada empat kecamatan. Bencana tersebut menyebabkan 57 orang meninggal dunia, 15 orang mengalami luka berat, serta mengakibatkan 397 rumah rusak berat dan 55 rumah rusak sedang.
Selain melalui tambahan TKD, sejumlah proyek pemulihan juga mendapat dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga. Satgas PRR meminta Pemerintah Kota Sibolga memperkuat koordinasi lintas instansi karena sebagian pekerjaan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Agustus 2026.
Kepala Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menegaskan pentingnya pengawasan anggaran dan sinkronisasi data agar seluruh program berjalan sesuai perencanaan.
"Anggaran belanja tambahan yang sudah dialokasikan untuk Kota Sibolga harus dimaksimalkan, diawasi pada setiap proses pengerjaan, dan dilaporkan kepada Satgas. Koordinasi dengan kementerian terkait juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan input data anggaran," ujarnya.
Dalam peninjauan lapangan, Satgas PRR juga menemukan sejumlah alat kesehatan di Puskesmas Pembantu Hutabarangan mengalami kerusakan. Selain itu, kondisi bangunan mulai mengalami kemiringan karena berada di kawasan belakang perbukitan. Temuan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan agar segera mendapat penanganan.
Di sektor mitigasi bencana, normalisasi Sungai Aek Doras dan Sungai Sihopo-hopo telah dilaksanakan guna mengurangi risiko banjir saat curah hujan tinggi. Sementara itu, perbaikan tebing Tangga Seratus telah mencapai progres sekitar 80 persen dan relokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aek Parombonan menuju lokasi yang lebih aman telah mencapai 60 persen.
Untuk pemulihan sektor perumahan, pembangunan 114 unit hunian tetap bantuan Buddha Tzu Chi telah rampung. Sebanyak 86 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Satgas PRR juga mendorong percepatan penyerahan bantuan isi hunian serta penerbitan sertifikat rumah bagi para penerima manfaat.