JAKARTA – Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI.
Destry tiba di Istana sekitar pukul 16.21 WIB bersama Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono. Saat memasuki kawasan Istana, Destry hanya menyampaikan bahwa kedatangannya memenuhi undangan rapat koordinasi bersama Presiden.
"Undangan rapat koordinasi," ujar Destry singkat kepada awak media.
Baca Juga: IHSG Ditutup Melemah, Pasar Merespons Pengunduran Diri Perry Warjiyo Selain Destry dan Thomas Djiwandono, Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di antaranya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta COO Danantara Dony Oskaria.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung tidak lama setelah pemerintah mengumumkan pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo yang disampaikan pada Minggu (26/7/2026). Pemerintah selanjutnya akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian secara hormat sebelum mengusulkan calon Gubernur BI definitif kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Hingga proses tersebut selesai, kepemimpinan Bank Indonesia dijalankan secara kolektif di bawah koordinasi Pjs Gubernur BI Destry Damayanti bersama jajaran Dewan Gubernur BI.
Rapat koordinasi di Istana diperkirakan membahas berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk memastikan kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah pergantian pucuk pimpinan bank sentral.
Pemerintah menegaskan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan lembaga terkait akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.* (k/dh)