MEDAN – Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lanjutan KPBU yang dipimpin langsung Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Hotel Adi Mulia, Medan, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga: Kasad Maruli Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit dan Perkuat Pengabdian TNI AD untuk Masyarakat Dalam rapat tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda.
Sementara dari PT PII hadir Direktur Keuangan Donny Hamdani, Pimpinan Divisi Inisiasi Bisnis Hermawan, Project Leader Ginda A. Lubis, dan Project Manager Subhan Maulana.
Pada kesempatan itu, PT PII menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas komitmen dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek penerangan jalan melalui skema KPBU.
Menurut PT PII, sinergi antara pemerintah daerah dan badan usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) yang akan tersebar di sejumlah kecamatan.
Penerangan jalan akan diprioritaskan pada ruas jalan yang selama ini minim pencahayaan, kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas, pusat aktivitas masyarakat, hingga kawasan wisata.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang lebih baik.
Skema KPBU dipilih sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran daerah secara penuh.
Dengan melibatkan badan usaha, pemerintah berharap proyek strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.