TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui Upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Kota Tanjungbalai yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (23/7/2026).
Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung yang mewakili Wali Kota Tanjungbalai.
Kegiatan dihadiri para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, kepala lingkungan, serta para siswa-siswi.
Baca Juga: Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi LASQI, Dorong Pembinaan Seni Qasidah dan Nasyid Peringatan HAN ke-42 tahun 2026 mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan".
Tema tersebut menjadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dalam upacara tersebut, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung membacakan amanat tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi.
Dalam amanat itu disampaikan bahwa tema Hari Anak Nasional ke-42 bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, dilindungi, dan didengar pendapatnya.
"Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya," kata Nurmalini membacakan sambutan Menteri PPPA.
Peringatan HAN menjadi momentum nasional untuk mengampanyekan pemenuhan hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, hingga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.
"Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.