BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mencatat perkembangan positif dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi. Hingga Juli 2026, pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak telah mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini mulai memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Dalam rapat yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak, Nasir mengungkapkan pembangunan Huntara hampir rampung.
Baca Juga: Karhutla di Aceh Meluas, Forkopimda Dorong Hukum Adat Jadi Solusi Pencegahan "Dari target 20.797 unit Huntara, sebanyak 20.715 unit telah selesai dibangun atau mencapai sekitar 99 persen," ujar Nasir.
Menurutnya, setelah penyelesaian Huntara, Pemerintah Aceh kini mengalihkan fokus pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana.
Saat ini, realisasi pembangunan Huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Selain sektor perumahan, Nasir menyebut pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah difungsikan secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah sudah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di sisi pendanaan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik di lapangan.
Nasir juga mengungkapkan hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai sekitar Rp5 triliun.
"Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai sekitar Rp2,07 triliun atau 41,48 persen dari total kebutuhan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, salah satunya penguatan anggaran kementerian/lembaga guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.