JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik kecurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta masyarakat melapor apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk mendapatkan perlakuan khusus.
Sudaryono mengatakan tidak akan ada pihak yang mendapat keistimewaan, termasuk orang yang mengaku memiliki hubungan keluarga, teman, maupun kedekatan tertentu dengannya.
Ia meminta masyarakat maupun pihak terkait tidak ragu melaporkan apabila menemukan oknum yang mencoba memanfaatkan namanya untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Prabowo ke Sudaryono: Hadapi Masalah BGN, Jangan Pernah Lari dari Persoalan "Saya nyatakan di sini, kalau ada orang yang mengaku-ngaku saudaranya Mas Dar, ngaku keluarga, ngaku teman, alumni, atau siapapun, kemudian meminta atensi, perlakuan khusus, meminta uang, atau menekan internal kita, silakan dilaporkan ke pihak berwajib," ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Menurut Sudaryono, pihak yang melakukan tindakan tidak benar tersebut dipastikan tidak memiliki hubungan maupun kewenangan atas dirinya. Ia menegaskan semua pihak akan diperlakukan sama dalam pelaksanaan program MBG.
Terkait penunjukannya sebagai Kepala BGN, Sudaryono menyebut dirinya telah memahami program MBG sejak tahap awal pembahasan. Ia mengaku pernah terlibat dalam pembahasan program tersebut serta memiliki pengalaman yang berkaitan dengan rantai pasok pangan saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Sudaryono juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun pihak internal dalam menjalankan program MBG.
Ia mengatakan seluruh informasi dan masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program agar berjalan transparan dan sesuai tujuan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian besar. BGN sebagai lembaga pelaksana pun terus didorong untuk memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.* (d/dh)