MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan terkait banyaknya keluhan masyarakat mengenai sulitnya pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Rico meminta seluruh aparatur yang terlibat dalam pelayanan perizinan bekerja secara profesional dan tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengurus dokumen pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Rico saat memimpin rapat evaluasi sekaligus pembenahan sistem pelayanan PBG di Balai Kota Medan, Rabu (22/7/2026).
Baca Juga: Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah "Saya minta semua bekerja profesional dan tidak menghambat proses perizinan demi keuntungan pribadi. Jangan ada yang coba-coba bermain atau meminta imbalan lebih dalam pengurusan dokumen PBG," ujar Rico.
Menurut Rico, persoalan pelayanan PBG menjadi perhatian serius karena banyak masyarakat mengeluhkan proses pengurusan yang dianggap sulit dan berbelit-belit.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya bangunan yang berdiri tanpa memiliki izin resmi.
"Kita (Pemko Medan) punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Bekerja lah dengan baik dan benar. Saya ingin sistemnya diperbaiki dan ada kejelasan, sehingga masyarakat juga tidak bingung ketika mengurus izin PBG," katanya.
Dalam rapat tersebut, Rico meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penerbitan PBG, mulai dari konsultan bangunan, arsitek, hingga jajaran Dinas PKPCKTR, menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk menemukan akar masalah dan memperbaiki sistem pelayanan.
"Pertemuan ini untuk kita saling buka-bukaan mencari inti permasalahan, bukan untuk saling menyalahkan. Silakan sampaikan apa yang menjadi kendala dan kekurangan selama ini," ujar Rico.
Ia berharap pembenahan sistem dapat menutup celah terjadinya pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan izin bangunan.
Selain itu, perbaikan pelayanan juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor PBG.