BANDA ACEH– Pemerintah Aceh terus mempercepat pelaksanaan kegiatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga pertengahan Juli 2026, ratusan paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan percepatan realisasi Tambahan TKD dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut M. Nasir, Pemerintah Aceh mengelola sebanyak 766 paket kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp824,90 miliar yang dilaksanakan oleh 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Baca Juga: Pemkab Tanah Datar Gandeng Kejari, Pengelolaan TKD Rp126,87 Miliar Diperkuat "Berdasarkan rekapitulasi hingga 16 Juli 2026, sebanyak 346 paket kegiatan atau 45,2 persen dengan nilai Rp337,29 miliar telah memasuki tahap pelaksanaan fisik," ujar M. Nasir, Minggu (19/7/2026).
Dari sisi pengadaan barang dan jasa, sebanyak 447 paket atau 58,4 persen dengan nilai Rp570,92 miliar telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia. Sementara itu, 379 paket senilai Rp546,25 miliar telah memasuki tahap penandatanganan kontrak sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik diperkirakan terus meningkat dalam waktu dekat.
Adapun realisasi keuangan Tambahan TKD Pemerintah Aceh hingga pertengahan Juli tercatat mencapai Rp98,79 miliar atau sekitar 11,98 persen. Pemerintah optimistis angka tersebut akan terus bertambah seiring percepatan pelaksanaan proyek di lapangan.
Sementara pada tingkat kabupaten dan kota, realisasi Tambahan TKD mencapai Rp27,32 miliar atau 2,4 persen. Anggaran tersebut meliputi sektor pendidikan sebesar Rp2,95 miliar, infrastruktur Rp6,94 miliar, pertanian Rp1,91 miliar, serta urusan pemerintahan lainnya sebesar Rp15,53 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi Tambahan TKD di tingkat provinsi telah mencapai 3,1 persen, sedangkan kabupaten/kota sebesar 2,4 persen. Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan penyelesaian dokumen penganggaran dan proses pengadaan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
M. Nasir menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana guna memastikan setiap program berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pemerintah Aceh optimistis seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, baik dalam mendukung pemulihan pascabencana maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," tutupnya.* (dh)