SIMALUNGUN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun atas pengelolaan dan realisasi Tambahan Keuangan Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat Tim Monitoring Kemendagri melakukan kunjungan kerja dan evaluasi penggunaan dana TKD di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (16/7/2026).
Tim Monitoring Kemendagri dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Horas Mourist Panjaitan serta Asisten Kemendagri sekaligus Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian.
Kedatangan rombongan disambut Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cek Cicilan per Bulan dan Syarat Pengajuannya Kabupaten Simalungun menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, hingga pertanian.
Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi belanja daerah telah mencapai 40,97 persen. Sementara realisasi penggunaan dana TKD hingga 15 Juli 2026 tercatat sebesar Rp77,81 miliar atau sekitar 18,84 persen dari total alokasi.
Pemerintah Kabupaten Simalungun menjelaskan, proses realisasi anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan.
Selain menjalankan program pembangunan di daerah, Pemkab Simalungun juga menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri mengenai bantuan bagi daerah terdampak bencana.
Dana TKD tersebut digunakan untuk berbagai program prioritas, di antaranya rehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah, pengadaan alat kesehatan serta obat-obatan, peningkatan sarana pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan dan jaringan irigasi. Saat ini, sekitar 910,24 kilometer atau 50,46 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Simalungun masih dalam kondisi rusak berat. Selain itu, sebanyak 158 daerah irigasi dengan luas layanan mencapai 31.363 hektare juga memerlukan penanganan karena tingkat kerusakannya mencapai 55,38 persen.
Program lainnya meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi pasar, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.
Dalam kesempatan itu, Kartorius Sinaga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana TKD.
"Kami sangat mengapresiasi Bupati beserta jajarannya yang begitu sigap dan cepat dalam menindaklanjuti sesuai ketentuan. Program yang disusun sangat baik, mulai dari perbaikan jalan, irigasi hingga peningkatan layanan kesehatan yang nantinya memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat," ujar Kartorius.