BATU BARA – Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP-U) Jilid II terkait persoalan pengelolaan sampah yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, Kamis (16/7/2026), menuai kritik keras dari Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Indonesia. Organisasi tersebut menilai rapat yang diharapkan menjadi momentum membongkar persoalan tata kelola sampah justru berakhir tanpa jawaban yang memuaskan.
Kekecewaan itu disampaikan langsung oleh M. Adam Malik, S.Sos, usai mengikuti jalannya rapat di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara.
Menurut Adam Malik, banyak pihak yang diundang tidak hadir. Sementara sejumlah instansi yang hanya mengirimkan perwakilan dinilai tidak menguasai substansi persoalan, sehingga berbagai pertanyaan yang diajukan dalam forum tidak mampu dijawab secara jelas.
Baca Juga: Miris! Gadis 15 Tahun Jadi Korban Cabul Ayah Kandung , Terungkap Usai Berani Cerita ke Warga "Bagi kami, RDP ini jauh dari harapan. Banyak pihak yang dipanggil tidak hadir, sedangkan perwakilan yang datang tidak memberikan penjelasan yang mampu menjawab persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Batu Bara. Masyarakat tentu berharap solusi, bukan jawaban yang normatif," tegas Adam Malik.
APDESU menilai para pihak yang hadir belum menunjukkan kesiapan dalam memaparkan sistem pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan yang disampaikan dinilai minim data, tidak komprehensif, dan belum mampu menggambarkan secara utuh bagaimana tata kelola sampah dijalankan di Kabupaten Batu Bara.
Menurut APDESU, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menangani persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah.
"Persoalan sampah bukan masalah sepele. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, hingga kualitas pelayanan publik. Kalau OPD yang hadir saja tidak mampu menjelaskan secara rinci, bagaimana masyarakat bisa yakin persoalan ini ditangani secara serius?" lanjutnya.
APDESU juga mengkritik RDP yang dinilai belum menghasilkan rekomendasi maupun langkah konkret. Menurut mereka, rapat semestinya menjadi forum untuk mencari solusi, bukan sekadar memenuhi agenda formal tanpa tindak lanjut yang jelas.
Organisasi tersebut meminta Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara mengambil sikap lebih tegas dengan memanggil kembali seluruh pihak yang berwenang agar hadir secara langsung, membawa data, dokumen, serta dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan sampah di hadapan publik.
APDESU menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Batu Bara. Mereka berharap DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar setiap instansi terkait dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.* (dh)