MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan yang berbasis data.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat membuka penilaian wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Tim Penilai Badan (TPB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo yang digelar secara virtual, Kamis (17/7/2026).
Baca Juga: Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, jajaran perangkat daerah, Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, serta tim pembina statistik sektoral BPS Medan.
Dalam sambutannya, Zakiyuddin mengapresiasi BPS, khususnya Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, yang telah melaksanakan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Medan.
Menurutnya, EPSS bukan sekadar proses penilaian, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola data pemerintah sekaligus membangun ekosistem statistik nasional yang semakin berkualitas.
"EPSS bukan hanya mengukur kepatuhan terhadap regulasi statistik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas data statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik," kata Zakiyuddin.
Zakiyuddin menjelaskan, penyelenggaraan statistik sektoral merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Medan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Medan, yang mengintegrasikan data dari seluruh perangkat daerah agar lebih akurat, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.
Ia mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai wali data terus melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipercaya.
Selain itu, seluruh kepala OPD juga telah menandatangani Pakta Integritas Data Driven Leadership pada November tahun lalu sebagai bentuk komitmen menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif.