SIMALUNGUN – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mengawal percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Salah satu fokus utama adalah pembangunan jembatan permanen di Desa Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silou, guna memulihkan akses masyarakat yang terputus akibat longsor.
Monitoring dan evaluasi dilakukan Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR pada Selasa (15/7/2026). Kegiatan dipimpin Koordinator Wilayah Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono bersama Tenaga Ahli Satgas PRR Agung DH dan Serda Muhammad Rafii Naadir.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun agar pembangunan infrastruktur dapat segera diselesaikan dan kembali dimanfaatkan masyarakat.
Baca Juga: Satgas PRR Kawal Dana TKD Rp144,67 Miliar, Pemulihan Pascabencana Kabupaten Solok Dipercepat Longsor yang terjadi pada November 2025 mengakibatkan ruas jalan di Dusun IV Bangun Baru, Desa Marubun Lokkung, terputus total. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun langsung melakukan penanganan darurat. Namun cuaca ekstrem yang memicu longsor susulan kembali merusak akses jalan sehingga mobilitas masyarakat terganggu.
Untuk sementara, warga bergotong royong membangun jembatan darurat yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Padahal sebelum bencana, ruas jalan tersebut menjadi jalur utama kendaraan roda empat hingga truk pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit.
Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memutuskan membangun jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.
Dalam kunjungan tersebut, Satgas PRR juga menggelar rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten Simalungun, unsur TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat untuk mengevaluasi progres pembangunan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Pejabat Pembuat Komitmen BPBD Kabupaten Simalungun, Lusman Siagian, menjelaskan pembangunan jembatan permanen telah berjalan sekitar enam bulan sejak penetapan status darurat bencana.
Selama proses pengerjaan, proyek menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari cuaca ekstrem, kerusakan akses menuju lokasi, hingga longsor susulan. Kondisi tersebut membuat desain konstruksi mengalami penyesuaian, termasuk perubahan panjang pemasangan box culvert dari sembilan meter menjadi 21 meter agar konstruksi lebih kuat dan aman.
Selain mempercepat pembangunan jembatan permanen, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan membangun jalur pengalihan sementara (detour) dengan memanfaatkan lahan masyarakat. Langkah itu dilakukan agar konektivitas tetap terjaga selama proses pembangunan berlangsung.
Sementara itu, jembatan darurat yang telah dibangun masyarakat akan tetap difungsikan dengan pengaturan yang mengutamakan keselamatan pengguna maupun pekerja proyek.
Koordinator Wilayah Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono menegaskan kehadiran Satgas PRR merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.