SOLOK – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan efektif serta tepat sasaran.
Pengawalan dilakukan melalui rapat koordinasi antara Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Solok, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Satgas PRR memastikan setiap program rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar.
Baca Juga: ASN BPN Nias Diduga Diperas Dua Perempuan Kenalan MiChat Sebelum Tewas Jatuh dari Lantai 12 Apartemen di Medan Kabupaten Solok diketahui telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai sekitar Rp25,09 miliar atau 17,35 persen. Penyerapan terbesar masih berada pada sektor ekonomi, sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam tahap percepatan setelah penyesuaian anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan selesai pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek prioritas agar penyerapan anggaran meningkat pada triwulan berjalan. Fokus pembangunan meliputi jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, hingga fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, Satgas PRR juga mencermati sejumlah pekerjaan yang membutuhkan percepatan penyelesaian. Di sektor perumahan, pembangunan 180 unit hunian tetap telah memiliki lokasi sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses pembangunan diharapkan segera dimulai.
Pada sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Solok melaporkan terdapat sekitar 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sementara 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi dari Kementerian Pertanian.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus mengembalikan produktivitas lahan dan mata pencaharian masyarakat.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi.
Di sisi lain, rehabilitasi layanan dasar juga terus dipercepat, meliputi penanganan tujuh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang mengalami kerusakan.
Dalam laporannya, Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR menyebut pihaknya terus memfasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat proses rehabilitasi.