MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan tenggat waktu kepada seluruh camat untuk segera menuntaskan pendataan perlindungan sosial melalui Portal Perlinsos.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas saat memimpin rapat Digitalisasi Bansos Berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Balai Kota Medan, Kamis, 9 Juli 2026.
Baca Juga: Tiga Hakim PN Medan Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Ini Perkara yang Dipersoalkan! Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, serta lurah se-Kota Medan.
Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Menurutnya, sistem digital diharapkan mampu menciptakan penyaluran bantuan yang lebih transparan, akurat, dan meminimalkan birokrasi yang berbelit.
"Hari ini saya harus menegaskan kepada rekan-rekan semua. Ini kerjanya harus serius betul. Terutama camat-camat, kontrol semua wilayahnya. Setiap wilayah harus punya target mandiri dan camat wajib melakukan update data perlinsos setiap hari agar target terus diingat," tegas Rico Waas.
Menindaklanjuti arahan tersebut, para camat menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan pendataan dan meminta waktu antara satu hingga satu setengah bulan guna merampungkan proses sesuai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, kemudian menegaskan kembali komitmen tersebut.
Ia meminta seluruh camat dan lurah memegang target yang telah disepakati serta menginstruksikan Dinas Sosial meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
"Semua catat, kita sudah membuat komitmen kapan harus selesai. Saya berharap Dinas Sosial melakukan monitoring ketat terhadap kemajuan program ini dan menugaskan ASN Dinsos khusus untuk memantau pergerakan di lapangan," pungkas Wiriya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk mengatasi persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran maupun warga yang berhak tetapi belum terdata.