LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Rabu, 8 Juli 2026.
Rapat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kegiatan itu diikuti Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Andrari Grahitandaru, M.Sc.
Baca Juga: Ketua TP PKK Asahan Dorong Posyandu Terapkan Enam Standar Pelayanan untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dalam rapat tersebut, berbagai aspek penyelenggaraan Pilkades dibahas, termasuk kesiapan teknis, koordinasi antarinstansi, hingga perkembangan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus membangun koordinasi sejak awal agar setiap tahapan persiapan Pilkades dapat dilakukan secara matang dan terencana.
Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting untuk menciptakan pelaksanaan Pilkades yang aman, demokratis, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
"Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Setiap kebijakan nantinya tentu akan kita laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bupati.
Ia menegaskan, berbagai perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Pilkades, harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Bupati, setiap kebijakan baru harus dipelajari dan disiapkan dengan baik agar pelaksanaannya tetap sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh OPD terkait untuk terus melakukan koordinasi, mengidentifikasi kebutuhan, serta menyusun langkah teknis sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah menghadapi pelaksanaan Pilkades.
Koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda, aparat keamanan, serta seluruh stakeholder akan terus diperkuat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan Pilkades berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.