TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (6/7/2026). Dalam rapat tersebut, Mahyaruddin menekankan pentingnya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendukung pelaksanaan program strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rakorpem dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, seluruh pimpinan OPD, serta camat se-Kota Tanjungbalai. Agenda diawali dengan pemaparan dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah (BPKPD), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Inspektorat memaparkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 beserta tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Menanggapi hal itu, Wali Kota meminta seluruh OPD segera menyelesaikan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti serta memperkuat fungsi pengawasan internal.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pemko Tanjungbalai Hapus Denda PBB-P2 hingga 31 Agustus 2026 Pada sektor keuangan daerah, BPKPD melaporkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi daerah, serta langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahyaruddin menegaskan setiap OPD harus melakukan evaluasi dan bergerak cepat agar target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
Selain itu, Wali Kota juga meminta OPD yang belum menayangkan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem Inaproc agar segera memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Beberapa kecamatan yang disebut masih perlu menindaklanjuti kewajiban tersebut antara lain Kecamatan Datuk Bandar Timur, Teluk Nibung, dan Sei Tualang Raso.
Dalam arahannya, Mahyaruddin menekankan agar seluruh OPD menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Wali Kota juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS. Menurutnya, hasil pembangunan diharapkan mulai terlihat pada 2027 melalui kerja sama lintas OPD yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Mahyaruddin mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi daerah. Ia berharap potensi Kota Tanjungbalai semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan citra daerah, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga di tingkat nasional.* (dh)