BINJAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 di Kota Binjai, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Musyawarah yang berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan itu membahas agenda serta lokasi yang akan dikunjungi anggota DPRD Sumut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) selama lima hari pelaksanaan reses.
Baca Juga: Tak Hanya Pasta Cabai, Paviliun Batu Bara di PRSU 2026 Tampilkan Produk Anti Inflasi dan Inovasi UMKM Selain menyusun jadwal kegiatan, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan data pembangunan dan memperkuat koordinasi antara legislatif dengan perangkat daerah agar program yang dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Harahap, yang juga bertugas sebagai Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, memaparkan sejumlah program pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
"Berdasarkan data perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) pada tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sementara untuk Dinas Pendidikan, tercatat ada dua kegiatan utama yang pengerjaannya tengah berjalan," ucap Erwin Harahap.
Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan hari pertama reses difokuskan untuk menyusun pemetaan kegiatan sekaligus memperkuat koordinasi antara DPRD dan seluruh OPD yang terlibat.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Program yang menjadi perhatian dalam pengawasan antara lain penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
"Kita ingin memastikan apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD ini sudah mencakup secara maksimal atau belum. Kita tidak mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan ke depan agar masyarakat Langkat dan Binjai benar-benar merasakan manfaatnya," katanya.
Ajie juga berharap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diikuti dengan optimalnya realisasi pembangunan serta penyaluran berbagai program kepada masyarakat.
Usai musyawarah pembuka, rombongan anggota DPRD Sumut bersama tim OPD langsung melakukan peninjauan ke panti jompo yang berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses.