MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah beberapa kali memberikan teguran terkait adanya dugaan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul penangkapan Bupati Langkat Syah Affandin atau Ondim dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Bobby, sebagai pemerintah daerah, pihaknya memiliki tanggung jawab memastikan program pemerintah pusat berjalan dengan baik di daerah.
Baca Juga: Gantikan Ondim yang Terjaring OTT KPK, Tiorita Surbakti Resmi Jabat Plt Bupati Langkat Karena itu, apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak wajar dalam tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut akan memberikan peringatan.
"Ya, yang pasti, kami menjalankan program pusat ke pemerintah daerah. Hal-hal yang kami rasa janggal di roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, secara tulis, atau langsung ini sudah kami sampaikan beberapa kali," terangnya.
Saat ditanya apakah pernyataan tersebut berarti dirinya pernah menerima laporan mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Langkat, Bobby tidak menjelaskan secara rinci.
Namun ia memberikan jawaban singkat.
"Ya itu tadi yang kami sampaikan ya," ujarnya ketika ditanya apakah sebelumnya sudah menerima informasi terkait dugaan korupsi.
Bobby menilai peristiwa yang kembali menimpa Kabupaten Langkat menjadi alarm serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa daerah tersebut kini kembali menghadapi kasus hukum yang menjerat kepala daerah.
"Ini sistem. Sistem harus benar-benar baik. Kalau sistem udah baik, harus kembali ke personalnya. Secanggih apapun sistem pastikan yang menjalankan person (orang). Jadi sekarang person to person. Kalau person baik secanggih apapun sistemnya, pasti ada celah untuk menembusnya," jelasnya.
Menurut Bobby, perbaikan sistem pemerintahan harus berjalan beriringan dengan integritas pejabat yang menjalankannya.