LANGSA – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan sebagai langkah strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi Aceh pascabencana. Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Kota Langsa.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, membuka High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Aceh yang berlangsung di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh dengan mengusung tema "Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana."
Baca Juga: Sekda Aceh Pimpin Tanam Padi Perdana Pascabencana, Tegaskan Stabilitas Pangan Harus Tetap Aman Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda yang saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
"Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh," ujar M. Nasir.
Ia menjelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi di daerah sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antarpemerintah daerah. Karena itu, TPID di tingkat kabupaten dan kota diminta tidak hanya bersikap responsif ketika harga kebutuhan pokok meningkat, tetapi juga membangun sistem pengendalian yang lebih preventif.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan produksi yang lebih baik, kelancaran distribusi barang, hingga penguatan cadangan pangan di setiap daerah.
"Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan," tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, Sekda Aceh juga mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten dan kota.
Ia menilai digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi non-tunai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Tidak hanya itu, digitalisasi juga dinilai membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
"Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan," katanya.
M. Nasir berharap pertemuan tersebut menghasilkan berbagai program strategis yang dapat diterapkan secara nyata untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi ekonomi daerah.