MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan Kota Makassar membagikan pengalaman mereka dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif melalui transformasi digital.
Strategi tersebut dipaparkan dalam Talk Show bertema "Digital Governance dan Kepercayaan Publik" pada Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Medan, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut menjadi ruang berbagi praktik terbaik antarpemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Baca Juga: Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial Diskusi menghadirkan Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, SE. dan Kepala Diskominfo Kota Makassar Dr. Muhammad Roem sebagai narasumber.
Keduanya menjelaskan bagaimana media sosial kini tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi sumber informasi penting dalam membaca dinamika masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, para Kepala Dinas Kominfo pemerintah kota se-Indonesia, Sekretaris Kominfo Kota Medan Budi Hariono, serta Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Rizka Firdahlia.
Makassar Jadikan Media Sosial Sistem Peringatan Dini
Kepala Diskominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengatakan Pemerintah Kota Makassar mengubah cara memandang media sosial.
Menurutnya, media sosial kini berfungsi sebagai sensor sosial sekaligus early warning system untuk mendeteksi isu sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.
"Kami merangkul komunitas-komunitas pengelola akun informasi lokal untuk menyamakan persepsi setiap kali ada kebijakan baru. Langkah ini sangat efektif meminimalisasi mispersepsi di tengah masyarakat," ujar Mohammad Roem.
Pendekatan tersebut, kata Roem, terbukti membantu Pemerintah Kota Makassar saat melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL).
Melalui komunikasi yang intensif di media sosial, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga proses relokasi berjalan lebih kondusif.