MEDAN – Media sosial pemerintah daerah dinilai perlu bertransformasi dari sekadar sarana publikasi kegiatan seremonial menjadi instrumen analisis berbasis data yang mampu mendukung penyusunan kebijakan publik.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan di Hotel Aryaduta, Kamis, 2 Juli 2026.
Forum yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Juli 2026, diikuti kepala dinas Kominfo dari pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Daun Ubi Tumbuk Jadi Primadona Rakernas APEKSI XVIII, Airin Rico Waas Kenalkan Kuliner Khas Medan ke Seluruh Indonesia Kegiatan ini membahas penguatan komunikasi publik di era digital, termasuk pemanfaatan Analisis Media Sosial (AMS) sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBLSDM Komdigi) Medan, Dr. Christiany Juditha, S.Sos., M.A., mengatakan media sosial pemerintah memiliki potensi besar untuk membaca dinamika yang berkembang di tengah masyarakat apabila dikelola melalui pendekatan berbasis data.
Sebagai penyusun modul pembelajaran Analisis Media Sosial (AMS) untuk pemerintahan, Christiany menjelaskan bahwa metode tersebut dapat membantu pemerintah daerah memetakan isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
"Kami sangat berharap ada mindset yang berubah. Analisis media sosial itu tidak semata-mata hanya untuk mempublikasikan konten yang sifatnya acara seremonial belaka. Media sosial sebenarnya bisa dipakai untuk analisisnya, jadi berbasis data," ujar Christiany.
Ia mendorong agar Analisis Media Sosial menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kominfo daerah.
"Supaya apa? Supaya ini menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan bagi pemerintah setempat dengan melihat isu yang ada," tambahnya.
Christiany juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Medan, pengelolaan media sosial di daerah tersebut dinilai lebih siap dibandingkan sejumlah daerah lain.
Ia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan Analisis Media Sosial secara optimal.