KALIMANTAN -Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memulai langkah awal dalam menyusun kabinet untuk periode 2024-2029. Sejumlah tokoh yang dipandang layak untuk menduduki posisi menteri dan wakil menteri telah dipanggil untuk mendapatkan pembekalan. Dalam daftar tersebut, terdapat 109 tokoh, mulai dari ketua partai, anggota partai, hingga akademisi, namun mencoloknya adalah tidak adanya perwakilan dari masyarakat Dayak, khususnya dari Kalimantan, yang merupakan lokasi baru Ibu Kota Nusantara (IKN).
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD), dan sejumlah organisasi masyarakat Dayak lainnya menyatakan kekecewaan mereka terhadap keputusan ini. Mereka menilai bahwa sebagai tuan rumah IKN, masyarakat Dayak seharusnya memiliki perwakilan dalam pemerintahan. Dalam pernyataan resmi mereka, MADN menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat Dayak, mengingat potensi dan integritas putra-putri Dayak yang sangat tinggi.
“Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik yang layak berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kami berharap kesempatan ini tidak terlewatkan,” ungkap Mikael Pai, pimpinan MADN. Mereka menyoroti bahwa meskipun Kalimantan merupakan salah satu daerah penyumbang pajak terbesar bagi negara, keterwakilan masyarakat Dayak dalam posisi pemerintahan tetap minim.
Selain itu, dukungan kuat yang diberikan masyarakat Kalimantan dalam pemilu terakhir, di mana mereka memberikan lebih dari 60% suara kepada pasangan Prabowo-Gibran, seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengakomodir tokoh-tokoh Dayak dalam kabinet. MADN mencatat bahwa sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada menteri yang berasal dari Kalangan Dayak, suatu ketidakadilan yang harus segera diperbaiki.
Menyikapi situasi ini, MADN dan organisasi masyarakat Dayak telah mengajukan beberapa nama yang dianggap layak untuk mengisi posisi menteri, di antaranya Dr. Marthin Billa, Rahmat Hamka, Syaharie Jaang, dan Tamunan Kiting. Mereka percaya bahwa dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, tokoh-tokoh ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional.
“Momentum pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan untuk melibatkan masyarakat Dayak dalam pemerintahan. Kami berharap Prabowo-Gibran dapat mendengarkan aspirasi kami,” tambah Pai.
Dengan harapan yang tinggi, masyarakat Dayak menunggu langkah selanjutnya dari kabinet Prabowo-Gibran, dan berharap agar suara mereka tidak lagi terabaikan dalam pemerintahan yang akan datang.
(N/014)