MEDAN – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital yang lebih efisien, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum tersebut dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan S.Pd.
Baca Juga: Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, serta kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai pemerintah kota anggota APEKSI.
Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat", Aris memaparkan sejumlah strategi nasional untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan, mulai dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga penguatan komunikasi publik berbasis data.
Menurut Aris, selama ini banyak pemerintah daerah lebih fokus membangun aplikasi, namun kurang memperhatikan tata kelola dan manajemen sistem digital.
"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.
Ia menjelaskan, Kemenkomdigi kini mendorong prinsip "minim aplikasi, kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan data dan aplikasi.
Konsep tersebut bertujuan menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia teknologi atau vendor lock-in.
Aris mengatakan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah menjadi alasan penting untuk menerapkan sistem digital yang lebih efisien.
Karena itu, Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) dengan sistem pembayaran sesuai penggunaan (pay-as-you-use), sehingga pemerintah daerah tidak perlu membangun infrastruktur digital secara mandiri dengan biaya besar.
Selain itu, pemerintah juga membuka skema kolaboratif melalui Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN).