MEDAN – Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam.
Kemampuan mengelola data, menguasai informasi, serta menjaga kepercayaan publik di ruang digital kini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga: Dialog Kota Tangguh APEKSI Bahas Ketahanan Pangan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Hadapi Bencana Forum dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan S.Pd.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan akurat," ujar Adlan.
Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Selain pelayanan publik, komunikasi pemerintah juga dinilai memiliki peran yang semakin strategis.
Adlan mengatakan media sosial pemerintah harus dimanfaatkan sebagai saluran informasi resmi sekaligus ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang itu akan diisi spekulasi," kata Adlan.
Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital seperti judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda.
Karena itu, pemerintah dituntut lebih cepat menghadirkan informasi yang akurat, berbasis data dan fakta, khususnya saat menghadapi situasi darurat agar tidak memberi ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.