MEDAN – Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian utama dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan rangkaian kegiatan APEKSI XVIII di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum tersebut dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Adlan S.Pd. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan seluruh pemerintah daerah.
"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat," ujar Adlan.
Baca Juga: Indonesia City Expo 2026 Dibuka, Rico Waas Ajak Kota-Kota Indonesia Perkuat Kolaborasi dan Investasi Menurutnya, komunikasi publik kini memegang peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, media sosial resmi pemerintah harus dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi yang akurat sekaligus ruang menerima aspirasi masyarakat.
Adlan mengingatkan bahwa keterlambatan pemerintah dalam memberikan informasi berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di ruang digital.
"Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang itu akan diisi spekulasi," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital seperti judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya bagi generasi muda. Pemerintah, menurutnya, harus mampu menghadirkan informasi resmi yang berbasis data dan fakta, terutama saat terjadi situasi darurat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansyah Harahap, mengatakan tantangan transformasi digital saat ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek hukum dalam pengelolaan informasi publik.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat strategi counter narrative berbasis data agar mampu meluruskan berbagai informasi yang berkembang di media sosial.
Erwin juga memperkenalkan inovasi digital Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi PASADA (Portal Satu Data), yang menjadi pusat data statistik sektoral untuk memudahkan masyarakat, pelaku usaha, hingga investor memperoleh informasi strategis daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, menjelaskan Forum Komdigi digelar sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Mengusung tema "Digitalization Insights, Better Government", forum tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik antar-Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia dalam memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital.