MEDAN- Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (1/7/2026). Dalam laporan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar.
Penyampaian Ranperda dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penjelasan gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.
Dalam pemaparannya, Bobby Nasution menjelaskan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau sebesar 95,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp12,546 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Baca Juga: Jerman Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Bobby Nasution Kini Jagokan Prancis dan Brasil Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp11,505 triliun atau 92 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp12,507 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.
"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," kata Bobby Nasution dalam rapat paripurna.
Selain surplus anggaran, pembiayaan netto Pemprov Sumut tercatat sebesar Rp10,992 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp532,486 miliar.
Bobby menyampaikan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan itu sebelumnya telah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026.
Atas hasil tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian itu menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut sejak laporan keuangan Tahun Anggaran 2014.
Menurut Bobby, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk DPRD Sumut yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.
Ia berharap opini WTP dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.