BANDA ACEH – Mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Defril, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi yang berpotensi membentuk opini yang menyesatkan. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Defril, mahasiswa Universitas Abulyatama Banda Aceh, kepada wartawan, Selasa (30/6/2026), menanggapi berkembangnya narasi yang mengingatkan Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin, agar tidak "ugal-ugalan" dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Menurut Defril, penggunaan istilah "ugal-ugalan" terhadap pemerintahan yang baru berjalan dinilai terlalu dini apabila belum disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan "Kita menghormati setiap kritik karena itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kami kurang sepakat jika sejak awal pemerintahan sudah diberi stigma 'ugal-ugalan'. Kalau memang ada penyimpangan, mari tunjukkan datanya. Jangan membangun opini lebih dulu baru mencari pembenarannya," ujar Defril.
Ia menjelaskan, proses pengelolaan APBK tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah. Seluruh tahapan anggaran harus melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari perencanaan, pembahasan bersama DPRK, evaluasi pemerintah, hingga pengawasan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, sistem tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan agar penggunaan anggaran daerah tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Mengelola APBK bukan semudah membuat unggahan di media sosial. Ada aturan, mekanisme, dan lembaga pengawas yang memastikan setiap anggaran digunakan sesuai ketentuan," jelasnya.
Defril juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki fungsi sebagai kontrol sosial yang harus dijalankan secara objektif. Ia menilai pemerintah tetap harus dikritik apabila ditemukan dugaan penyimpangan, namun kritik tersebut harus didukung fakta yang jelas.
"Kalau memang ada satu saja pos APBK yang bermasalah, tunjukkan datanya dan kita kawal bersama sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi kalau hanya mengandalkan asumsi, jangan mudah memberi cap 'ugal-ugalan' yang justru menyesatkan masyarakat," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Defril mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat Daya untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan objektivitas, data, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Ia menilai mahasiswa bukanlah pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah, melainkan memiliki peran sebagai penjaga akal sehat dalam kehidupan demokrasi.
"Mahasiswa bukan oposisi permanen, tetapi penjaga akal sehat. Kritik harus tetap hidup, namun jangan sampai berubah menjadi stigma yang mengaburkan fakta. Abdya membutuhkan pengawasan yang cerdas, bukan penghakiman yang terburu-buru," pungkasnya.* (dh)