JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Tito menjelaskan, berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampak paling signifikan diperkirakan terjadi pada puncak musim kemarau, yakni antara Juli hingga Oktober 2026.
Baca Juga: Jejak Bersejarah Timnas Indonesia di Piala Dunia 1938, Jadi Wakil Asia Pertama di Panggung Dunia Menurutnya, terdapat dua ancaman utama yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
"Mulai Juli hingga Oktober merupakan periode yang perlu diwaspadai karena dampak El Nino diperkirakan paling terasa," ujar Tito.
Ia menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, tengah memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disiapkan untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta instansi terkait guna menyusun langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.
Selain itu, para gubernur diminta memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota agar penanganan dampak El Nino berjalan secara terpadu dan efektif.
Tito turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, Balai Wilayah Sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran hingga pemerintah desa.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat langkah antisipasi terhadap ancaman karhutla, kekeringan, gangguan produksi pertanian, hingga krisis ketersediaan air bersih di berbagai daerah.
Pemerintah berharap seluruh daerah dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar dampak El Nino terhadap masyarakat, sektor pangan, lingkungan, dan perekonomian dapat diminimalkan.* (k/dh)