TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis menerima kunjungan sekaligus audiensi dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026).
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan BPN Tanjungbalai, khususnya dalam urusan pertanahan dan pengelolaan aset daerah.
Baca Juga: Wali Kota Tanjungbalai Resmikan Program Rumah Layak Huni Baznas untuk Warga Kurang Mampu Kepala Kantor BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi menyampaikan apresiasi atas sambutan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Ia mengatakan kunjungan ini juga menjadi ajang silaturahmi setelah dirinya resmi menjabat sebagai kepala kantor yang baru.
"Saya baru saja ditugaskan sebagai Kepala BPN Tanjungbalai. Hari ini kami datang bersama jajaran untuk bersilaturahmi sekaligus siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai, terutama dalam memperkuat sinergitas pertanahan di Kota Tanjungbalai," ujarnya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah langkah strategis, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta percepatan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Tanjungbalai yang masih belum tuntas.
Fokus pembahasan juga mencakup pengamanan fisik dan administrasi aset daerah agar lebih tertib dan memiliki legalitas yang jelas.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menjaga serta menata aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
"Pemko Tanjungbalai berharap melalui pertemuan ini terjalin sinergitas dengan BPN dalam rangka pengamanan aset-aset dan lahan milik Pemko Tanjungbalai," jelas Wali Kota.
Ia juga menekankan bahwa penataan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam memperkuat legalitas aset daerah serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kota Tanjungbalai.