BANDA ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menerima kunjungan Tim Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di kediaman resminya, Minggu (21/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Nasir menegaskan dukungan Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut.
Nasir yang didampingi istrinya, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Malahayati M. Nasir, menyambut langsung kedatangan petugas pendataan yang menjalankan tugas pengumpulan data ekonomi masyarakat.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS secara nasional untuk menghimpun data dan informasi mengenai aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Mualem Siapkan Revisi Pengembangan Blok Andaman, Dorong Hilirisasi Gas di Aceh Sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali itu bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif terkait kondisi dan struktur perekonomian nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Nasir menilai data yang akurat dan berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaannya dan berharap seluruh masyarakat dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas," ujar Nasir.
Menurutnya, hasil pendataan nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nasir juga mengapresiasi dedikasi para petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan sensus di berbagai wilayah Aceh. Ia berharap seluruh tahapan pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada masa mendatang.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan seluruh pelaku usaha nonpertanian yang dilaksanakan BPS secara nasional. Hasil sensus tersebut akan menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.*
(dh)