BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mulai menyiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan proyek strategis migas itu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta jajarannya segera mempersiapkan skema revisi PoD untuk dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun membenarkan adanya instruksi tersebut. Menurutnya, pembahasan revisi PoD Blok Andaman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca Juga: PLN Genjot Pengadaan Batu Bara di Tengah Tekanan Pasokan Listrik Nasional "Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya," kata Nasir di Banda Aceh.
Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD akan melibatkan berbagai elemen agar dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta pada 10 Juni 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas disebut memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap skema pengembangan Blok Andaman.
Meski mengusulkan revisi, Pemerintah Aceh menegaskan tetap mendukung keberlanjutan proyek Lapangan Gas Tengkulo South Andaman serta investasi yang dilakukan oleh Mubadala Energy sebagai operator proyek.
"Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif dan terus mendorong masuknya penanaman modal ke daerah," ujar Nasir.
Menurut Pemerintah Aceh, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Karena itu, revisi PoD yang diusulkan diarahkan agar sejalan dengan visi pembangunan Aceh, khususnya dalam mendorong program hilirisasi sumber daya alam yang juga menjadi agenda nasional.
Pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat dari Blok Andaman dilakukan langsung ke darat melalui jaringan pipa (onshore pipelining) untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.
Menurut Nasir, skema tersebut diyakini mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap perekonomian daerah karena dapat mendorong tumbuhnya industri turunan, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.