TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Juni 2026.
Warga menyampaikan aspirasi terkait tuntutan kepastian pencairan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana alam yang hingga kini belum diterima secara penuh.
Aksi sempat memanas karena massa meminta bupati hadir langsung untuk memberikan penjelasan, bukan hanya perwakilan pemerintah daerah.
Baca Juga: Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan Tak lama kemudian, Masinton datang ke lokasi dan berdialog dengan warga.
Dalam pertemuan itu, Masinton menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran bantuan jadup.
Ia menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena kesengajaan, melainkan kendala teknis dalam proses administrasi dan sinkronisasi data.
"Kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, dan perlu diketahui bahwa keterlambatan ini bukan karena kesengajaan. Sejak awal bencana, pendataan telah dilakukan secara transparan dengan memprioritaskan korban yang paling terdampak," kata Masinton di hadapan warga.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan, seperti NIK, KK, dan alamat yang tidak sinkron dengan sistem pusat.
Kondisi itu menyebabkan sebagian data yang diajukan pemerintah daerah ditolak oleh pemerintah pusat.
Menurut Masinton, dari sejumlah besar data yang diusulkan, terdapat ratusan yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan administrasi.
"Karena NIK, KK hingga lokasi tidak sesuai, maka otomatis tertolak oleh pusat," ujarnya.
Meski demikian, ia tidak merinci jumlah keseluruhan calon penerima jadup yang terdampak kendala tersebut.