JAKARTA -Dalam sebuah acara pisah sambut yang berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Hadi Tjahjanto secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Budi Gunawan (BG) sebagai Menko Polkam yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Hadi tidak hanya merayakan pengalamannya, tetapi juga menekankan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani oleh penggantinya.
Salah satu isu yang diangkat oleh Hadi adalah masalah tambang pasir liar di wilayah Merapi, yang telah menjadi persoalan menahun dan tidak kunjung selesai. “Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar, baik di Miangas, penambangan emas, karena itu sudah ditutup, namun masih ada oknum yang bermain di sana, termasuk juga penambangan pasir di Merapi, Jogja,” ujar Hadi.
Tantangan Berkelanjutan
Masalah tambang pasir liar di Merapi telah lama dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, yang harus menghadapi dampak negatif dari kegiatan ilegal tersebut, seperti peningkatan debu dan kerusakan lingkungan. Meskipun pemerintah telah berupaya menutup tambang-tambang ilegal ini, praktik tersebut terus berlanjut karena adanya oknum yang mendukung operasi mereka.
“Juga itu oknum juga bermain di sana, sehingga masyarakat sekitar hanya menerima akibatnya saja, debu dan sebagainya, ini supaya juga diselesaikan,” tambah Hadi. Isu ini tidak hanya mencerminkan tantangan bagi pemerintah pusat, tetapi juga menunjukkan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam praktik penambangan liar ini.
Keluhan dari Wakil Presiden
Tantangan ini juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada tahun 2022, ia mencuit di media sosial tentang ketidakmampuannya memberantas tambang pasir ilegal yang beroperasi tanpa izin. Gibran menyebutkan adanya “backingan” yang kuat di balik kegiatan ilegal tersebut, yang menyulitkan penegakan hukum.
“Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri,” cuit Gibran di akun Twitter resminya, @gibran_tweet, pada 27 November 2022. Cuitan ini menjadi sorotan, menggambarkan betapa kompleksnya masalah penambangan ilegal yang melibatkan berbagai pihak.
Harapan dari Hadi Tjahjanto
Hadi berharap Budi Gunawan dapat segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan yang lebih tegas. “Saya harap, di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, masalah-masalah ini bisa diurai dan ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan Budi Gunawan dapat membawa kebijakan yang efektif dan responsif terhadap masalah-masalah yang telah berlangsung lama, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
Keberhasilan Budi Gunawan dalam menangani isu-isu ini akan menjadi salah satu indikator dari kinerjanya sebagai Menko Polkam baru. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi yang komprehensif dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan ini ke depan.
(N/014)