MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada 2026 untuk mempercepat pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dana tersebut disiapkan guna mendukung berbagai program prioritas yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, pangan, pelayanan publik, infrastruktur, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution, mengatakan anggaran tersebut dijalankan oleh sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) utama bersama OPD pendamping melalui 141 kegiatan.
Pada triwulan pertama 2026, nilai kontrak program PHTC telah mencapai Rp539 miliar. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp115 miliar atau sekitar 10,7 persen, dengan capaian fisik mencapai 10,24 persen.
Baca Juga: Langkah Tegas Bobby Nasution: ASN hingga Pegawai BUMD Sumut Dilarang Gunakan Vape, Pengawasan Diperluas ke Daerah Menurut Faisal, dana PHTC difokuskan untuk enam program prioritas, yakni Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (Probis) melalui Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).
Ia menjelaskan rendahnya realisasi fisik pada triwulan pertama merupakan kondisi yang lazim karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi dan kontraktual. Sejak April hingga Mei 2026, sejumlah proyek mulai menunjukkan perkembangan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
"Sebagian besar kegiatan yang sebelumnya belum berkontrak kini telah memasuki tahap kontrak. Terutama proyek infrastruktur yang ditargetkan seluruhnya sudah berkontrak pada Juni 2026," kata Faisal, Selasa, 16 Juni 2026.
Salah satu program yang belum memasuki tahap pelaksanaan penuh adalah Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG). Program tersebut dijadwalkan berjalan pada awal tahun ajaran baru pada Juli 2026.
Pemprov Sumut menargetkan program itu dapat menjangkau sekitar 103.590 siswa yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Langkat.
Di sisi lain, Program Berobat Gratis (Probis) telah berjalan sesuai rencana. Begitu pula Program Jaskop yang saat ini memasuki tahap pengadaan fasilitas Solar Dryer Dome.
Fasilitas tersebut akan digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen saat produksi melimpah. Langkah itu diharapkan dapat menjaga kestabilan harga komoditas, khususnya cabai, sehingga petani tidak mengalami kerugian akibat penurunan harga pasar secara drastis.
Sementara itu, sejumlah proyek infrastruktur masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses tersebut turut dipengaruhi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang dilakukan pada April 2026.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis seluruh proyek dapat dipercepat sehingga target penyelesaian pada akhir tahun 2026 dapat tercapai sesuai jadwal.*