JAKARTA — Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh) kembali membahas lanjutan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta, Senin malam, 15 Juni 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) itu digelar selama sekitar tiga jam, mulai pukul 19.30 hingga 22.30 WIB.
Diskusi disebut berlangsung intens dengan fokus utama pada penguatan kewenangan dan pengaturan fiskal Aceh.
Baca Juga: Terima 15 Perwakilan Mahasiswa di Istana Wapres, Gibran: Saya Sadar Program Pemerintah Masih Banyak Minusnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pembahasan revisi UUPA berkaitan langsung dengan arah masa depan Aceh.
"Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh," kata Nurlis menyampaikan pesan Mualem.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun ditunjuk memimpin jalannya diskusi.
Pemerintah Aceh menekankan agar pembahasan tetap terfokus pada dua isu utama, yakni kewenangan daerah dan fiskal.
Dari unsur Forbes Aceh, hadir antara lain Ketua Forbes TA Khalid (Gerindra), Nasir Djamil dan Ghufran Zainal Abidin (PKS), Muslim Ayub (PAN), serta Teuku Ibrahim (Demokrat).
Sementara dari DPR Aceh, hadir Ketua DPR Aceh Zulfadhli (Partai Aceh) bersama para wakil ketua, yaitu Saifuddin Muhammad (NasDem), Ali Basrah (Golkar), dan Salihin (PKB), serta seluruh pimpinan fraksi dari berbagai partai politik.
Sekda Aceh Muhammad Nasir Syamaun membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Forbes Aceh dan DPR Aceh yang dinilai konsisten mengawal proses revisi UUPA.
"Semua pihak tidak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA," kata Nasir.
Ketua DPR Aceh Zulfadhli juga menyampaikan apresiasi kepada Forbes Aceh yang dinilai berperan aktif di tingkat pusat dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.