ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi BPS Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Jumat, 12 Juni 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar beserta jajaran, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Kepala Bagian Umum Setdakab Asahan, serta Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan.
Baca Juga: Pemkab Asahan Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Dukung Pembangunan Daerah Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dimulai pada 15 Juni 2026.
Kegiatan itu bertujuan memperbarui data ekonomi nasional yang nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rahmat menjelaskan, sensus akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), hingga pendataan langsung kepada masyarakat melalui metode door to door.
Selain itu, BPS juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui pelaksanaan Apel Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi peran BPS dalam menyediakan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Taufik, data yang dihasilkan BPS memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Data statistik yang disajikan BPS diperoleh melalui metodologi yang terukur sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.
Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini terus mendorong implementasi program Satu Data dengan memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada data yang valid, akurat, dan terintegrasi.