JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu direncanakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penanganan bencana di Sumatera hingga sejumlah program strategis nasional.
Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Ia menyebut kebutuhan anggaran Kemendagri meningkat dibanding pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp4,65 triliun.
Menurut Tito, tambahan anggaran diperlukan agar berbagai program prioritas pemerintah bisa berjalan optimal, termasuk pemulihan pascabencana di Sumatera yang masih berlangsung.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik Tajam, Tito Karnavian Pantau Dampaknya terhadap Inflasi dan Ekonomi Daerah "Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera menjadi salah satu fokus utama, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp403 miliar," kata Tito dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, proses pemulihan bencana diperkirakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Karena itu, sebagian anggaran dititipkan melalui Kemendagri untuk mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
Selain penanganan bencana, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk sejumlah program lain, seperti penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Di dalamnya termasuk persiapan revisi regulasi kepemiluan dan partai politik dengan alokasi sekitar Rp417 miliar.
Kemendagri juga mengusulkan dana sebesar Rp1 triliun untuk program penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi. Program ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem insentif agar daerah lebih kompetitif dalam meningkatkan kinerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan didukung melalui pemanfaatan layanan data kependudukan dengan anggaran sekitar Rp651 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat layanan publik berbasis data, termasuk pengembangan sistem pemerintahan digital.
Tito menegaskan, seluruh usulan tersebut masih dalam pembahasan bersama DPR dan kementerian terkait sebelum ditetapkan dalam anggaran final tahun 2027.*
(d/dh)