BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyoroti lambatnya pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar di wilayah pelosok Aceh, enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah daerah.
Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.
Mualem menyebut sejumlah persoalan mendesak masih belum tertangani, terutama sawah yang belum bisa kembali digarap, kerusakan jaringan irigasi, serta infrastruktur jembatan dan jalan di daerah terdampak.
Baca Juga: Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026 "Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang," ujar Mualem.
Ia menilai kondisi sungai di Aceh menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk risiko bencana susulan.
Karena itu, ia menekankan perlunya penanganan menyeluruh pada sistem pengendalian banjir dan infrastruktur pengairan.
Mualem juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan di berbagai sektor yang terdampak.
"InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi di Aceh yang disebut berada pada posisi kedua tertinggi secara nasional berdasarkan data kementerian.
Ia meminta adanya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi ekonomi daerah.
Fadhlullah juga melaporkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh yang telah mencapai 45 persen.
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program pemulihan.