JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah dapat meminta dukungan pembiayaan dari Danantara apabila penyedia jasa mengalami kendala pendanaan dalam pelaksanaan proyek Sekolahproyek Sekolah Rakyat.
Menurut Dody, dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan jembatan (bridging financing) agar progres pembangunan tidak terhambat, meski dana proyek sebenarnya telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya itu bisa dibantu sehingga progresnya tidak terhambat," kata Dody di Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp88,15 Triliun, Purbaya Laporkan Realisasi APBN Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan karena progres pekerjaan belum mencapai tahap penagihan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Sebetulnya bukan uang yang enggak ada di APBN, ada uangnya. Tapi mereka belum bisa menagih karena progresnya belum sampai di situ," ujarnya.
Dody mengungkapkan koordinasi dengan pihak Danantara, termasuk COO Doni Oskaria, dilakukan hampir setiap hari untuk memastikan kelancaran proyek.
Selain persoalan pendanaan, pemerintah juga menyiapkan dukungan tenaga kerja melalui kerja sama dengan TNI apabila diperlukan di lapangan.
"Kalau kurang orang kita tawarin dari TNI, dari Panglima TNI juga sudah masuk support," katanya.
Ia menambahkan, progres pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi saat ini telah mencapai rata-rata hampir 70 persen. Sejumlah daerah yang sebelumnya tertinggal kini menunjukkan percepatan signifikan.
Meski begitu, pemerintah mengakui tidak semua lokasi dapat selesai tepat waktu, namun tetap diupayakan agar target penyelesaian dapat tercapai secara maksimal.
Sementara itu, 11 lokasi tambahan masih dalam tahap lelang dan ditargetkan mulai kontrak pada Juli 2026, dengan penyelesaian proyek direncanakan pada Desember 2026.*
(k/dh)