SUMUT -Keputusan terkait pelantikan serentak kepala daerah yang dijadwalkan pada 2025 sudah final, setelah hasil rapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak terkait pada 22 Januari 2025. Agus Andika, anggota Komisi II DPR RI, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan di daerah, termasuk di Kabupaten Batubara.
“Pelantikan serentak ini merupakan langkah besar untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan di daerah, termasuk di Kabupaten Batubara,” ujar Agus Andika kepada zulnas.com pada Kamis (23/01).
Menurut Agus, pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh yang memiliki ketentuan khusus sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan menunggu putusan hukum tetap sebelum dilakukan pelantikan.
Agus juga menjelaskan bahwa untuk sengketa hasil Pilkada, MK diberikan tenggat waktu 45 hari kerja untuk memberikan keputusan. “Proses ini harus dihormati agar hasil Pilkada benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Agus mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang tengah mengupayakan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 agar pelantikan kepala daerah dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Kami berharap pelantikan kepala daerah di Kabupaten Batubara dapat berjalan lancar dan menjadi awal dari pemerintahan yang amanah dan progresif,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Batubara juga sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan terkait pelantikan bupati terpilih. Hal ini telah dibahas dalam rapat yang digelar oleh DPRD Batubara setelah pengumuman hasil keputusan KPU terkait hasil Pilkada Bupati.
“Sekarang kami sedang mempersiapkan segala hal terkait pelantikan bupati terpilih, sembari menunggu masa jabatan penjabat bupati ini berakhir,” ujar Agus, sembari memastikan bahwa pelantikan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Batubara optimis bahwa proses transisi pemerintahan ini akan berjalan dengan lancar, memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, dan menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
(N/014)