MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik guna mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins serta Proyek Strategis Daerah (PSD).
Permintaan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam rapat yang turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, Surya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2026 semakin terbatas sehingga seluruh perangkat daerah harus meningkatkan percepatan realisasi pekerjaan.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN "Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," kata Surya di hadapan para pimpinan OPD.
Menurut Surya, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak mengingat semester pertama tahun anggaran akan segera berakhir.
Karena itu, pekerjaan fisik yang telah direncanakan harus dipacu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat yang saat ini mencakup 139 program di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Surya meminta delapan dinas yang menjadi penanggung jawab utama PHTC agar memfokuskan seluruh sumber daya dan energi pada penyelesaian program prioritas.
"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," ujarnya.
Selain percepatan pelaksanaan program, Surya juga meminta seluruh kepala OPD lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu realisasi pembangunan.
Hambatan tersebut, menurut dia, termasuk persoalan administrasi maupun regulasi yang berada di lingkup masing-masing perangkat daerah.