MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, prima, dan berintegritas.
Bobby menegaskan bahwa pengamalan Pancasila tidak cukup hanya sebatas hafalan teks, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dengan menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi di lingkungan birokrasi.
"Penghayatan ideologi Pancasila bagi seorang abdi negara bukanlah sekadar menghafal teks, melainkan mampu menghentikan pungutan liar dan korupsi," kata Bobby usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Astaka, Medan, Senin, 1 Juni 2026.
Baca Juga: Istana Balas Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Untuk Bangsa dan Negara ASN Diminta Jadi Pelayan Publik yang Humanis
Bobby juga meminta ASN menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan tulus, mengedepankan empati, serta mampu menyelesaikan persoalan warga tanpa ego sektoral.
Menurut dia, pelayanan publik harus berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Kepada ASN, kalau menerapkan nilai-nilai Pancasila, artinya benar-benar melayani masyarakat, cintai masyarakat, dan bekerja dengan baik," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menilai Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks kebangsaan, tetapi juga memiliki nilai universal yang dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan global.
Ia menyebut Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk dinamika geopolitik dan krisis internasional.
"Sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman yang kian dinamis. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk melihat kondisi global saat ini," kata Bobby.
Melalui momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Bobby berharap seluruh perangkat daerah di Sumut dapat menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat integritas birokrasi dan membersihkan praktik-praktik yang menyimpang.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan melayani.*