Hillary Brigitta Lasut Soroti Komitmen Presiden Prabowo dalam Penegakan Hukum dan Pembangunan Nasional?

BITVonline.com - Sabtu, 26 Oktober 2024 04:18 WIB

JAKARTA –Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, memberikan perhatian khusus terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah kebocoran anggaran negara melalui penegakan hukum yang tegas. Dalam pernyataannya, Hillary berharap bahwa pemerintahan Prabowo dapat memperkuat ruang aspirasi rakyat demi mendukung pembangunan nasional.

Hillary memulai pernyataannya dengan menyoroti pencapaian pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo. “Di pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa sangat baik di bidang infrastruktur. Namun, ada banyak hal yang diterobos meskipun menimbulkan pro-kontra,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (26/10).

Dalam kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menggarisbawahi perlunya menghadapi kenyataan mengenai kebocoran anggaran dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Hillary menyambut baik seruan Prabowo dan berharap pemerintahan baru ini dapat mensosialisasikan kebijakan dengan lebih baik agar masyarakat memahami dan menerima program yang diluncurkan.

“Kita berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan. Jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai atau golongan, tetapi harus memperkuat aspirasi rakyat,” tegasnya.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menyikapi skandal yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha nakal. Hillary meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum akan berfungsi sebagai alat pencari keadilan yang sesungguhnya, bukan sebagai alat politik semata.

“Saya yakin di pemerintahan baru ini, karena Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Namun, pengawalan dari masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.

Optimisme Hillary terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo semakin menguat, terutama karena presiden telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan komitmen ini, dia berharap tidak akan ada lagi pelanggaran konstitusi yang mengemuka di republik ini.

“Demokrasi tetap akan terjaga. Pemerintahan baru ini diharapkan jauh lebih santun, terarah, dan damai dibandingkan sebelumnya,” jelas Hillary. Ia juga menekankan pentingnya ruang bagi DPR dan partai politik untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut atau cemas.

Hillary, yang merupakan anggota DPR termuda, menilai bahwa sebagai wakil rakyat, perlu adanya keseimbangan antara realisme dan optimisme dalam mencapai target-target pembangunan. “Sebagai wakil rakyat, kita harus realistis, tetapi juga optimis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa naik pesat,” ungkapnya.

Hillary memastikan bahwa DPR akan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam mengawal program dan kebijakan pemerintah. Ia meyakini bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di pemerintahan Prabowo telah menjalani kajian yang mendalam.

“Kalau ahli di semua sektor yang terkait dengan pemerintahan menyatakan yakin, berarti ada jalan atau cara yang akan terus kami telaah, awasi, dan pastikan sampai progresnya dapat dicanangkan,” tegasnya.

Dengan semangat dan harapan yang tinggi, Hillary Brigitta Lasut berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sambil tetap memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

(N/014)

Editor
:
Sumber
:

Tag:

Berita Terkait

Pemerintahan

Torpedo FC Menang 3-1 atas Sinar Muda FC, Lolos ke Semifinal Turnamen Peduli Sepakbola U17!

Pemerintahan

Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun

Pemerintahan

Kejati Sumut Periksa Kepala Kejari Karo Terkait Kasus Korupsi Proyek Desa Amsal Sitepu

Pemerintahan

Gubernur NTT Ajak Lulusan UKAW Jadi Pencipta Lapangan Kerja, Bukan Pencari Kerja

Pemerintahan

Kapolda Aceh Tegaskan Proses Rekrutmen Polri 2026 Harus Bebas dari Intervensi dan Kecurangan

Pemerintahan

Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang, Tindak Lanjuti Laporan THR Belum Dibayar Penuh