JAKARTA – Netra Bakti Indonesia (NBI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program paling mulia dan berpotensi menjadi program "raksasa" nasional apabila tata kelolanya dibenahi secara serius.
Ketua Umum NBI Khalilur Abdullah Sahlawiy menyatakan pihaknya mendukung penuh program prioritas pemerintah tersebut karena dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak sekolah.
"Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, kami merasa wajib menyampaikan kritik agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik terkikis," kata Khalilur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Baca Juga: Purbaya Pastikan Program MBG Tetap Berjalan pada 2027, SPPG Bermasalah Terancam Dipangkas Menurut NBI, MBG hanya akan menjadi program besar dan berhasil apabila dilakukan pembenahan mendasar pada tiga aspek utama, yakni tata kelola anggaran, pengelolaan dapur, dan sistem pengawasan.
Khalilur menilai, persoalan utama program bukan terletak pada konsep, melainkan pada rantai pelaksanaan yang terlalu panjang sehingga membuka ruang terjadinya inefisiensi hingga potensi penyimpangan.
Ia menegaskan, program MBG seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu.
"MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek 'bancakan'. Program ini akan menjadi warisan besar Presiden jika anggaran benar-benar sampai ke piring anak-anak," ujarnya.
NBI juga mendorong agar pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga yang dinilai berorientasi bisnis dalam pelaksanaan program. Menurutnya, negara perlu memperkuat peran langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, NBI mengusulkan agar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibuat lebih dekat dengan lingkungan sekolah, termasuk dengan melibatkan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan untuk memperkuat pengawasan.
"Semakin dekat pengelolaan dengan sekolah, semakin kuat kontrolnya, dan semakin kecil potensi penyimpangan," katanya.
NBI juga mendorong adanya proyek percontohan di tingkat daerah untuk menguji model pengelolaan MBG berbasis sekolah sebelum diterapkan secara nasional.*
(an/dh)